Soal Latihan Pkn Kelas 11 Semester 1 Beserta Jawabannya, PG dan Essay

Dalam konteks akademis atau profesional, ujian (atau ujian untuk pendek) adalah tes yang bertujuan untuk menentukan kemampuan seorang mahasiswa atau calon dokter. Biasanya ujian tes tertulis, walaupun beberapa mungkin praktis atau komponen praktis, dan sangat bervariasi dalam struktur, isi dan kesulitan tergantung pada subjek, kelompok usia orang yang diuji dan profesi.

Seseorang yang melewati ujian menerima ijazah, sebuah surat izin mengemudi atau profesional, tergantung pada tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan kompetitif adalah ujian di mana pelamar bersaing untuk sejumlah posisi, sebagai lawan hanya harus mencapai tingkat tertentu untuk lulus.

Pada artikel kali ini saya akan menshare mengenai soal untuk ujian, baik itu digunakan untuk ujian tengah semester maupun ujian akhir semerter, atau bahkan untuk ulangan harian saja, itu tergantung kebutuhan saja. soal yang akan saya bahas kali ini merupakan soal latihan dari mata Pelajaran Pkn.

Kata kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut Civicus. Selanjutnya, kata Civicus diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata Civic yang artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata Civic lahir kata Civic yaitu ilmu kewarganegaraan, dan Civic Education, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Pelajaran Civics atau kewarganegaraan telah dikenal di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda dengan nama Burgerkunde.

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut.

Sementara itu,siswa/ mahasiswa sebagai anak bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadi yang memahami pendidikan kewarganegaraan dan menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Karna Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Depdiknas (2006:49), adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Djahiri (1994/1995:10)

a. Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuann dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan        kebangsaan”.

b. Secara khusus. Tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat    Indonesia.

Sedangkan menurut Sapriya (2001), tujuan pendidikan Kewarga negaraan adalah : Partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia.

Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya system politik  yang sehat serta perbaikan masyarakat.

Tujuan umum pelajaran PKn ialah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan “warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati” (Somantri, 2001:279). Djahiri (1995:10) mengemukakan bahwa melalui Pendidikan Kewarganegaraan siswa diharapkan :

1. Mampu Memahami dan menguasai secara nalar konsep dan norma Pancasila sebagai falsafah, dasar ideology dan pandangan    hidup Negara kesatuan republic Indonesia (NKRI).
2. Memahami secara langsung apa itu konstitusi (UUD NKRI 1945) dan hukum yang berlaku dalam Negara RI.
3. Menghayati dan meyakini tatanan dalam moral yang termuat dalam butir diatas.
4. Mengamalkan dan membakukan hal-hal diatas sebagai sikap perilaku diri dan kehidupannya dengan penuh keyakinan dan nalar.

Secara umum, menurut Maftuh dan Sapriya (2005:30) bahwa, Tujuan negara mengembangkan Pendiddikan Kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (to be good citizens), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (civics inteliegence) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (civics responsibility); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Setelah menelaah pemahaman dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, maka dapat saya simpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi pada penanaman

Konsep Kenegaraan dan juga bersifat implementatif dalam kehidupan sehari - hari. Adapun harapan yang ingin dicapai setelah pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini, maka akan didapatkan generasi yang menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

FUNGSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1. Membantu siswa/mahasiswa sebagai generasi muda untuk memperoleh pemahaman cita-cita nasional /tujuan Negara.
2. Siswa/mahasiswa sebagai genersi baru Dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelsaikan      masalah pribadi, masyarakat dan negara.
3. Dapat mengapresiasikan cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas.
4. Wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia  kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NKRI 1945.

Itulah sedikit gambaran mengenai Apa itu Pkn, supaya dalam memahami soalnya bisa lebih mudah dipelajari. Langsung saja kita menuju soal dari pelajaran Pkn itu sendiri, dan tentunya saya juga sudah menyediakan jawabannya supaya, teman2 semua bisa lebih mudah untuk mempelajarinya. Soal yang akan saya sajikan kali ini berupa 35 Pilihan Ganda dan 5 Essay.

Baca Juga : Soal Latihan PAI Kelas 11 Semester 1 Beserta Jawabannya
Baca Juga : Soal Latihan PKn Kelas 11 Semester 1 Beserta Jawabannya
Baca Juga : Soal Latihan IPA Kelas 11 Semester 1 Beserta Jawabannya
Baca Juga : Soal Latihan Seni Budaya Kelas 11 Semester 1 Beserta Jawabannya

Adapun Untuk contoh Soal Latihan Pkn Kelas 11 Semester 1  adalah sebagai berikut :

1. Salah satu alasan pentingnya perjanjian internasional dalam melakukan hubungan dengan negara lain adalah untuk....
a. lebih menjamin adanya kepastian hukum
b. meningkatkan kerja sama dalam bidang politik
c. menumbuhkan kesungguhan dari masing-masing negara
d. mewujudkan tatanan dunia yang legal
e. menghormati kedaulatan masing-masing negara

2. Berikut ini adalah perilaku yang mencerminkan keadilan di lingkungan sekolah....
a. siswa boleh meninggalkan lingkungan sekolah kapan saja
b. semua siswa diajak musyawarah untuk membahas program kegiatan sekolah
c. partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler
d. memberikan bantuan bagi siswa yang bermasalah
e. menerapkan keadilan kepada semua siswa tanpa diskriminasi

3. Ketika kita melihat suatu perbuatan yang mencerminkan ketidakadilan, kewajiban kita adalah....
a. menghakimi bersama-sama dengan masyarakat
b. lebih baik diam saja
c. berusaha mencegah atau melarangnya
d. memberi hukuman sebelum diketahui orang lain
e. bersikap masa bodoh dan tidak mau mencampuri urusan orang lain

4. Perjanjian Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina mengenai kewarganegaraan tahun 1954, termasuk klasifikasi....
a. perjanjian multilateral
b. perjanjian bilateral
c. perjanjian antar negara
d. law making treataty
e. law making contract

5. Pemerintah yang bersedia untuk menampung keinginan warga masyarakat dan berusaha merealisasikannya, merupakan pemerintahan yang ...
a. aspiratif
b. inovatif
c. otoriter    
d. transparan
e. partisipatif

6. Pedoman Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme terdapat dalam....
a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999
d. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000
e. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2000

7. Perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan setingkat di bawah duta besar adalah....
a. konsul jenderal
b. atase-atase
c. menteri residen
d. duta residen atase
e. duta

8. Setiap hubungan internasional di dalamnya terkandung unsur-unsur/ komponen-komponen.
Yang tidak termasuk unsur-unsur/ komponen-komponen tersebut adalah ...
a. politik internasional
b. organisasi regional
c. studi tentang peristiwa internasional
d. organisasi administerasi internasional
e. hukum internasional

9. Pada era keterbukaan, yang paling terasa terhadap kehidupan masyarakat yaitu dalam aspek....
a. regulasi perdagangan
b. peraturan perundangan
c. teknologi informasi dan transparansi    
d. ekonomi global
e. transportasi dalam negeri

10. Pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggotanya dalam suatu sistem politik adalah pengertian....
a. partisipasi politik
b.  sosialisasi politik
c. budaya politik    
d. partai politik
e. insan politik

11. Sebagai alat yang menghubungkan antar kepentingan negara pengutus dengan negara penerima merupakan fungsi diplomatik sebagai....
a .perwakilan dalam arti politik
b. lambang prestise nasional
c. perwakilan yuridis yang khusus
d. perwakilan diplomatik khusus
e. perwakilan dalamarti non politik

12. Untuk membantu para pengungsi PBB memberikan bantuan melalui....
a. UNESCO
b. UNICEP
c. UNHCR
d. WHO
e. ECOSOC

13. Budaya politik dimana secara umum masyarakatnya sudah maju baik secara sosial ataupun ekonomi, tetapi partisipasi politiknya cenderung pasif adalah budaya politik....
a. parokial partisipan
b. kaula
c. partisipan pasifa  
d. kaula-parokial
e. parokial-partisipan

14. Berdasarkan pada isinya, perjanjian internasional dapat dibagi menjadi ....
a. perjanjian bersifat politis dan perjanjian ekonomis
b. perjanjian bersifat penting dan perjanjian bersifat ekonomis
c. perjanjian bersifat penting dan bersifat sederhana
d. perjanjian bersifat membentuk hukum dan perjanjian yang bersifat khususatau kontrak
e. perjanjian diadakan oleh dua negara dan perjanjian  yang dilakukan oleh lebih dari dua Negara

15. Asas saling menghormati dan sailing menjaga kehormatan negara merupakan isi asas hubungan internasional yaitu ....
a. pacta sunt servanda
b. egality rights
c. reciprositas legacy
d. courtesy
e. rebus sig stantibus

16. Ditinjau dari sege fungsinya, perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ....
a. perjanjian bersifat politis dan perjanjian ekonimis
b. perjanjian bersifat penting dan perjanjian bersifat ekonomis
c. perjanjian bersifat penting dan perjanjian besifat sederhana
d. perjanjian membentuk hukum  dan perjanjian yang bersifat khusus atau kontrak
e. perjanjian diadakan oleh kedua megara dan perjanjian yang dilakukan lebih dari dua Negara

17. Tipe budaya politik yang selalu mempertahankan tradisi dan menganggap perubahan baru sebagai sesuatu yang membahayakan disebut....
a. budaya politik militan
b. budaya politik akomodatif
c. budaya politik toleransi   
d. budaya politik absolut
e. budaya politik tradisional

18. Faktor penyebab berkembangnya budaya politik adalah....
a. kesadaran hukum masyarakat
b. sarana prasarana
c. kinerja aparatur pemerintahan
d. pendidikan politik
e. kualitas pemimpin Negara

19. Ahli politik Herbert Feithm menyebutkan bahwa Indonesia memiliki tipe budaya politik yang dominan yaitu....
a. santri dan abangan
b. aristokrasi jawa dan wiraswasta Islam
c. priyayi dan pribumi        
d. tradisional dan Islam
e. tradisional dan campuran

20. Proses dimana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya disebut....
a. komunikasi politik
b. interaksi politik
c. sosialisasi politik   
d. aspirasi politik
e. partisipasi politik

21. Berikut ini yang bukan istilah perjanjian yang dipakai dalam perjanjian internasional yaitu....
a. traktat ( treaty )
b. adanya kesepakatan bersama ( convention )
c. deklarasi ( declaration )
d. perjanjian ( agreement )
e. parlemen

22. Law making treaties merupakan suatu bentuk perjanjian internasional yang  bersifat....
a. tertutup
b. terbuka 
c. mengikat
d. terbatas
e. memaksa

23. Konvensi hukum laut internasional yang ditandatangani tahun 1982 termasuk Kategori ....
a. perjanjian bilateral
b. perjanjian unilateral
c. law making treaties
d. treaty contract
e. perjanjian antarnegara

24. Perjanjian-perjanjian yang harus mendapat persetujuan DPR kecuali …
a. soal-soal politik
b. soal-soal perdagangan
c. perubahan wilayah atau batas
d. soal yang menyangkut pinjaman uang dari negara lain
e. dapat menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat

25. Intervensi adalah tindakan suatu negara dalam mencampuri urusan negara lain. Intervensi bertentangan dengan hukum internasional bila....
a. campur tangan tersebut bertentangan dengan kehendak negara yang dicampuri
b. campur tangan dilakukan dengan kekerasan
c. campur tangan merugikan negara lain
d. campur tangan menyebabkan terjadinya perang saudara
e. PBB  tidak menyetujui kegiatan tersebut

26. Jika dalam memutuskan suatu perkara secara normatif tidak ditemukan dalam perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan keputusan pengadilan sebelumnya atau yurisprudensi, maka hakim dapat menggali dari ....
a. pendapat ahli hukum terkemuka dalam bidang  masalah
b. pendapat ahli hukum terkemuka dunia tersebut dan diterima oleh masyarakat internasional
c. norma-norma yang dijunjung oleh masyarakat setempat
d. piagam organisasi internasional
e. piagam atau konvensi perserikatan bangsa-bangsa

27. Metode sosialisasi politik yang bersifat dialog sehingga masyarakat dapat menerima nilai, norma, dan simbol politik adalah metode....
a. indoktrinasi politik
b. interaksi politik
c. pendidikan politik 
d. komunikasi politik
e. dialog politik

28. Partai politik berfungsi sebagai sarana mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota dari partai, adalah fungsi partai politik sebagai sarana....
a. komunikasi politik
b. rekruitmen politik
c. pendidikan politik
d. sosialisasi politik
e. pengatur konflik

29. Contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bernegara adalah....
a. menerima apa saja yang sudah diputuskan negara
b. menggunakan hak pilih dalam pemilu
c. mendengarkan pidato politik dari media elektronik
d. mengadakan hubungan dengan pejabat negara
e. menghimpun massa untuk berdemonstrasi

30. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat adalah pendapat....
a. Abraham Lincoln
b. Sidney Verba
c. Bingham Powell  
d. F.D. Rosevelt
e. Gabriel Almond

31. Pihak-pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum hukum disebut dengan....
a. subyek hukum
b. obyek hukum
c. sumber hukum
d. pelaku hukum
e. praktisi hokum

32. Yang bukan subyek subyek hukum dalam perjanjian internasional adalah....
a. negara berdaulat
b. organisasi internasional
c. manusia pribadi
d. tahta suci vatikan
e. organisasi politik

33. Salah satu asas dalam hubungan internasional adalah kekuasaan  negara mencakup seluruh wilayah negara tersebut. Asas ini disebut....
a. asas kebangsaan
b. asas kepentingan umum
c. asas teritorial
d. asas keterbukaan
e. asas persamaan harkat, martabat dan derajat

34. Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond adalah....
a. doktrin dan indoktrinasi
b. konvensional dan non-konvensional
c. sekolah dan keluarga      
d. parokial dan kaula
e. langsung dan tidak langsung

35. Prinsip dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila adalah....
a. setiap orang dengan bebas berbuat sesuai keinginannya
b. pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
c. menuntut hidup sejahtera lahir dan batin bagi rakyat Indonesia
d. berpartisipasi secara aktif demi kepentingan sendiri
e. rakyat bebas untuk menentukan nasib sendiri

II. SOAL ESSAY

1. Jelaskan pengertian budaya politik partisipan!
Jawab : Budaya politik partisipan tidak lepas dari pengertian partisipasi politik, di mana partisipasi politik artinya keterlibatan individu sampai bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik di negaranya. Dengan adanya partisipasi politik akan menentukan sikap dan keterlibatan hasrat organisasi setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasi sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta mengambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama

2. Jelaskan yang dimaksud dengan sikap politik !!
Jawab : Respons atau evaluasi umum seseorang terhadap isu-isu politik, kebijakan pemerintah, dan tindakan pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Tulislah bentuk-bentuk budaya politik partisipan!
Jawab : 
Bentuk-bentuk budaya politik partisipan, yaitu :

1. Membentuk organisai politik sebagai wadah penyaluran aspirasi rakyat untuk ikut menentukan kebijakan negara.
2. Lahirnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai kontrol kebijakan pemerintah
3. Ikut dalam pemilu dengan menggunakan hak miliknya, baik hak pilih aktif maupun pasif
4. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna sistem input dan output pemerintah, seperti unjuk rasa, protes, petisi, dan demonstrasi.

Demikianlah artikel mengenai Soal Latihan Pkn Kelas 11 Semester 1 Beserta Jawabannya, PG dan Essay ini, semoga bermanfaat buat teman2 yang sedang mencari referensi mengenai soal2 dari mata pelajaran Pkn (Pendidikan Kewarganegaraan), Maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan soal ataupun jawabannya. semoga bisa bermanfaat dan bisa digunakan sebagai bahan untuk belajar. Terima Kasih